❄️ Berikut Merupakan Badan Peradilan Sebagai Lembaga Rule Of Law Kecuali

UUPokok Kekuasaan Kehakiman; pengadilan dengan UU Peradilan Umum, Peradilan Khusus; lembaga pemasyarakat menjalankan kewenangan dengan UU Pokok Lembaga Pemasyarakatan, dan seterusnya dan sebagainya. Bias dan penyimpangan dalam pelaksanaan tidak bisa dihindarkan. Aspek sarana pendukung penegakan hukum yang minim Secaragaris besar fungsi dan peranan advokat, sebagai berikut: Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia; Memeperjuangkan hak asasi manusia; Melaksanakan Kode Etik Advokat; Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran; Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan,kebenaran dan Berikutini adalah badan peradilan sebagai lembaga rule of law, kecuali A. KPKB. Mahkamah AgungC. Mahkamah KonstitusiD. Pengadilan TinggiE. Pengadilan Negeri. Iklan. Supremacyof law (supremasi hukum) , selalu menjunjung tinggi lembaga peradilan. Menjamin bahwa tidak dapat seorangpun boleh di penjara atau ditahan tanpa adanya dasar hukum yang jelas dan pasti. Artinya bahwa tidak boleh seseorang di penjara apabila perbuatannya belum ada dasar hukumnya, jadi hakim atau pengadilan wajib menggali, dan mencari dasar hukumnya agar terpenuhi. Katakunci: kecuali. Jawabannya adalah B. Dalam belajar online kali ini, kata kuncinya adalah fungsi MA dan kecuali. Berarti yang bukan merupakan fungsi / tugas MA. MA ini adalah lembaga pradilan tinggi negara, yang mengawasi, mengatur, dan menasehati lembaga peradilan di bawahnya. Dengandemikian lembaga pengadilan administrasi negara (PTUN) adalah sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, merupakan kekuasaan yang merdeka yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. nDfWb0A. – Hallo para pencari ilmu, jumpa kembali dalam artikel di Kali ini akan membahas mengenai Rule Of Law. Ada yang sudah mengenal atau pernah mendengar mengenai istilah Rule Of Law? Simak penjelasan terlengkapnnya di bawah ini. Pengertian Rule Of LawPengertian Rule Of Law Menurut AhliFungsi Rule Of LawStrategi Pelaksanaan Pengembangan Rule of LawPrinsip-Prinsip Rule Of LawSebarkan iniPosting terkait Pengertian Rule Of Law Rule of law merupakan suatu konsep common law atau juga civil law yang dapat membuat seluruh lapisan yang ada di dalam masyarakat serta dari lembaga yang memang mengepankan supremasi hukum yang di landasi dengan prinsip keadilan dan juga egalitarian. Rule of law ini juga merupakan suatu hukum yang telah muncul sejak abad ke 19, bersama kelahiran negara konstitusi dan juga negara demokrasi. Rule of law lahir dan kemudian seiring berjalan dengan pertumbuhan demokrasi dan munculnya peranan parlemen atau senat meningkat dalam upaya penyelenggaraan negara dan juga sebagai reaksi terhadap negera yang bersikap absolute yang sebelum itu telah berkembang dengan baik. Pengertian Rule Of Law Menurut Ahli 1. Friedman Rule of law di bagi menjadi dua bagian yaitu formal dan hakiki Pengertian formal yaitu sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi. Contohnya adalah negara. Pengertian hakiki yakni sebagai penegakkan menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk. 2. Satjipto Raharjo Rule Of Law ialah sebagai suatu institusi sosial yang juga memiliki struktur sosial sendiri serta memperakar budaya sendiri. Rule Of Law tumbuh serta berkembang ratusan tahun seiring dengan pertumbuhan pada masyarakat Eropa, sehingga dapat memperakar sosial serta budaya eropa,yang bukan institusi netral. 3. Philipus Rule Of Law yaitu negara hukum yang menurut istilah bahasa Belanda adalah “rechtsstaat” ini lahir dari suatu perjuangan menentang suatu absolutisme, ialah dari kekuasaan raja yang semena-mena untuk dapat mewujudkan negara yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undanagan. Oleh sebab itu didalam proses perkembangannya “rechtsstaat” ini lebih memiliki ciri yang revolusioner. 4. Friederich Unsur pokok dari rule of law yakni Hak-hak manusia Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan Peradilan administrasi dalam perselisihan 5. Sunarjati Hartono Rule of law yaitu harus menjamin apa yang diperoleh masyarakat ataupun bangsa yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan, khususnya pada keadilan sosial. Fungsi Rule Of Law Jaminan secara formal terhadap ” rasa keadilan ” bagi rakyat indonesia dan juga ” keadilan sosial ” sehingga di atur pada pembukaan UUD 1945. Strategi Pelaksanaan Pengembangan Rule of Law Keberhasilan “the enforcement of the rules of law” harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian nasional masing-masing bangsa; Rule of Law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada akar budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa; Rule of Law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan negara, harus dapat ditegakkan secara adil, dan hanya memihak kepada keadilan. Prinsip-Prinsip Rule Of Law 1. Prinsip – Prinsip Rule of Law secara Materiil atau Hakiki Berhubungan erat dengan the enforcement of the Rule of Law Keberhasilan the enforcement of the rule of law itu tergantung pada kepribadian nasional masing-masing bangsa Rule of law juga mempunyai akar sosial dan juga akar budaya Eropa Rule of law juga adalah suatu legalisme, aliran pemikiran hukum,yang mengandung wawasansosial, gagasan tentang hubungan antarmanusia, masyarakat serta negara. Rule of law adalah suatu legalisme liberal 2. Prinsip – Prinsip Rule of Law Secara Formal UUD 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum pasal 1 3 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum serta pemerintahan itu tanpa kecuali pasal 271 Setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan ,pengakuan, serta kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum pasal 28 D1 Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan juga layak dalam hubungan kerja pasal 28 D 2 Demikianlah penjelasan terlengkap mengenai √ Rule Of Law Pengertian, Fungsi, Prinsip & Starteginya Lengkap. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi para pencari ilmu. Terima Kasih. Baca Juga Artikel Lainnya Hukum Banding Ajudikasi Adalah Arbitrase Adalah Ekstradisi Adalah Pungutan Liar Pungli - Lembaga peradilan merupakan salah satu aspek dari sistem hukum di Indonesia. Lembaga ini juga sering disebut sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam menegakkan keadilan. Berbicara mengenai lembaga peradilan, tentu tidak lepas dari kekuasaan kehakiman yang diklasifikasikan berdasarkan fungsinya masing-masing. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selain itu, terdapat pula badan peradilan di bawah Mahkamah Agung seperti badan peradilan di lingkungan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi. Dalam buku Undang-Undang Dasar 1945 & Perubahannya 201068 dituliskan, Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan Amandemen UUD 1945, Mahkamah Agung menjadi pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung juga mempunyai beberapa fungsi dalam menjalankan tugas sebagai lembaga peradilan. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasihat, fungsi administratif, dan fungsi lain-lain. Selain Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi juga memiliki wewenangnya sendiri. Batasan wewenang tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 10 ayat 1 dan 2 tentang Mahkamah Konstitusi. Klasifikasi Badan Peradilan di IndonesiaKlasifikasi Badan Peradilan menurut buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI 201792 Lembaga peradilan di bawah Mahkamah AgungPeradilan Umum, yang meliputi Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Peradilan Agama yang terdiri atas Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Peradilan Militer, terdiri atas Pengadilan Militer; Pengadilan Militer Tinggi; Pengadilan Militer Utama; Pengadilan Militer Pertempuran. Peradilan Tata Usaha Negara yang terdiri atas Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Mahkamah KonstitusiMahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, adapun susunannya sebagai berikut Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 tujuh orang anggota hakim konstitusi. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 tiga tahun. Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 3, rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang tertua usianya. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi Baca juga Jokowi Bubarkan 10 Lembaga Negara dari Dewan Riset hingga BRTI Mengenal Peranan Lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia Jenis-Jenis Lembaga Negara dan Apa Saja Kewenangannya - Pendidikan Kontributor Abraham WilliamPenulis Abraham WilliamEditor Alexander Haryanto Soal-soal dan Pembahasan Konstitusi dan Rule of Law A. Pilihan Ganda Konstitusi yang hanya dapat dirubah jika dengan menggunakan proses khusus adalah konstitusi yang bersifat … permanen umum rigid flekksibel tertulis Konstitusi dalam pengertian sempit adalah … Pancasila UUD UU organic Konvensi/Kebiasaan Peraturan perundan-undangan lainnya Keseluruhan aturan dan ketentuan yang menggambarkan system ketatanegaraan suatu negara merupakan pengertian dari … konstitusi dalam arti sempit konstitusi dalam arti luas konstitusi dalam arti menengah konstitusi dalam arti umum konstitusi dalam arti tertentu Yang bukan menjadi isi konstitusi adalah … sifat, bentuk gegara dan bentuk pemerintahan identitas Negara jaminan hak-hak azazi manusia dasar filsafat suatu Negara ketentuan organisasi, wewenang, cara pembentukan, kedudukan lembaga Negara Pada bagian awal suatu konstitusi biasanya berisi tentang… cara melakukan perubahan konstitusi asas dan tujuan Negara identitas Negara kedudukan dan wewenang lembaga Negara jaminan dan perlindungan hak asasi manusia Sebagai warga Negara dalam hidup berbangsa dan bernegara sudah selayaknya memiliki sikap mengembangkan pola hidup … konsumtif individualis materialis ingin menguasai taat pada aturan yang berlaku UUD 1945 juga mempunyai fungsi dan perubahan sebagai alat control yang berarti … alat pengecek UUD itu sendiri alat pengecek secara material UU alat pengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan ketentuan UUD 1945 alat untuk melaksanakan norma-norma yang berlaku saat itu alat untuk menentukan apakah layak atau tidak suatu keputusan pemeerintah dibuat Di tengah proses pembahasan perubahan UUD 1945 terdapat kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan dengan cara addendum yaitu perubahan dilakukan dengan … boleh merubah naskah asli diganti dengan yang baru boleh merubah naskah asli ditambah dengan naskah baru tetap mempertahankan naskah aslinya dan naskah perubahannya diletakkan melekat pada naskah asli tetap mempertahankan naskah asli dan naskah perubahannya boleh merubah naslkah asli untuk penyempurnaannya UUD Sementara 1950 pernah berlaku di Indonesia pada tanggal … 17 Agustus 1950 5 Juli 1959 27 Desember 1949 17 Agustus 1950 18 Agustus 1945 27 Desember 1949 5 Juli 1959 11 Maret 1966 5 Juli 1959 21 Mei 1989 Tujuan perubahan UUD Negara RI 1945 yang dilakukan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut … membentuk struktur ketatanegaraan mewujudkan kebebasan berpendapat menyempurnakan aturan dasar mengenai tata negara mempertegas kekuasaan pemerintah memberikan pengukuhan hukum pemerintahan Proses perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR pembahasannya melalui beberapa tingkatan. Pembahasan tingkat yang ketiga dilakukan oleh … Badan Pekerja MPR Rapat paripurna MPR Komisi/Panitia Ad Hoc Rapat Fraksi-fraksi Sidang Umum MPR Dalam melakukan perubahan-perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 terdapat kesepakatan yang sangat mendasar yaitu tidak melakukan perubahan terhadap … pembukaan UUD 1945 batang tubuh UUD 1945 pasal-pasal mengenai lembaga Negara aturan peradilan aturan tambahan The rule of law bersumber pada teori … Kedaulatan raja Kedaulatan negara Kedaulatan rakyat Kedaulatan hukum Kedaulatan Tuhan Konstitusi RIS diubah menjadi UUD S 1950 berdasarkan UU Federal Nomor….tahun 1950. 7 8 9 10 11 Berikut ini adalah badan peradilan sebagai lembaga rule of law, kecuali …. Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Pengadilan Tinggi KPK Pengadilan Negeri A. Betul Salah Konstitusi adalah peraturan yang tertulis dan tidak tertulis, sedangkan Undang-Undang Dasar adalah bagian tidak tertulis dari konstitusi. Salah Fungsi rule of law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial. Benar Perubahan pertama UUD tahun 1999 adalah delapan pasal tentang hak dan kewajiban presiden dan wakil presiden serta hak legislatif. Benar Prinsip-prinsip rule of law di dalam pembukaan UUD 1945 bersifat tidak tetap dan tidak instruktif bagi penyelenggara negara. Salah Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Benar Konstitusi adalah hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh setiap elemen masyarakat dalam suatu negara. Benar Sila Ketuhanan Yang Maha Esa terdapat dalam UUD pasal 28 E ayat 1 dan pasal 30. Salah KPK ditetapkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2002 dengan tujuan meningkatkan daya guna terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Benar Rule of law adalah rule by the law dan bukan rule by the man. Benar Salah satu inti penerapan sistem pemerintahan pascaamandemen konstitusi UUD 1945 adalah pelaksanaan pemilu langsung presiden dan wakil presiden. Benar Salah satu syarat terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut rule of law adalah tidak adanya kebebasan berpendapat. Salah Konstitusi dalam arti sempit adalah Undang-Undang Dasar 1945. Benar Komisi Pemberatasan Korupsi bukan merupakan lembaga rule of law. Salah Salah satu prinsip rule of law di Indonesia yaitu Indonesia merupakan negara hukum. Benar Amandemen pertama UUD 1945 pada Sidang Umum MPR 18 September 1999. Salah C. Isian No. Soal Jawaban 1. Nilai-nilai konstitusi adalah …. a. Nilai normatif b. ….. c. ….. b. Nilai nominal c. Nilai semantik 2. Proses perubahan UUD 1945 terjadi pada …. a. ….. b. ….. c. Sidang Tahunan MPR 9 November 2001 d. ….. a. Sidang Umum MPR 19 September 1999 b. Sidang Tahunan MPR 18 Agustus 2000 d. Sidang Tahunan MPR 10 Agustus 2002 3. Tata urutan perundang-undangan Negara Republik Indonesia adalah …. a. UUD 1945 b. ….. c. ….. d. ….. e. Peraturan Pemerintah PP f. ….. g. ….. MPR RI Pemerintah Pengganti Undang-Undang PERPU Presiden Kepres Daerah Perda 4. Proses penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari ….. a. Kepolisian b. …… c. …… d. …… Pemberantasan Korupsi Peradilan 5. Tugas pokok dari kepolisian adalah ….. a. ….. b. Menegakkan hukum c. ….. keamanan dan ketertiban masyarakat perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat 6. Dalam lembaga rule of law, Badan peradilan terdiri atas ….. a. ….. b. ….. c. ….. d. Pengadilan Negeri a. Mahkamah Agung MA b. Mahkamah Konstitusi MK c. Pengadilan Tinggi 7. Menurut Sri Sumantri, konstitusi berisi tiga hal pokok yaitu ….. a. ….. b. Susunan ketatanegaaa yang bersifat fundamental dasar c. ….. a. Jaminan terhadap HAM dan warga negara c. Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan 8. Dalam paham konstitusi demokrasi, isi konstitusi meliputi ….. a. Anatomi kekuasaan Kekuasaan politik tunduk pada paham b. ….. c. ….. d. ….. b. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia c. Peradilan yang bebas dan mandiri d. Pertanggung jawaban kepada rakyat sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat 9. Cara pembentukan konstitusi suatu negara adalah ….. a. ….. b. ….. c. Cara …… d. Cara evolusi a. Cara pemberian b. Cara sengaja dibentuk c. Revolusi 10. Jenis kekuasaan negara yang diatur dlam suatu konstitusi diurus oleh suatu badan atau lembaga tersendiri yaitu a. Kekuasaan membuat undang-undang b. Kekuasaan ….. c. ….. d. ….. e. ….. f. ….. b. Melaksanakan Undang-Undang eksekutif c. Kekuasaan kehakiman yudikatif d. Kekuasaan kepolisian e. Kekuasaan kejaksaan f. Kekuasaan memeriksa keuangan negara 11. Salah satu tugas dan wewenang kejaksaan adalah ….. a. ….. b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ….. c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat b. putusan pidana pengawasan 12. Salah satu wewenang kepolisian untuk menjalankan tugasnya adalah ….. a. ….. b. Melakukan ….. c. Melakukan penggeledahan d. ….. a. Melakukan penangkapan b. Penahanan d. Melakukan penyitaan 13. Unsur-unsur rule of law menurut Dicey terdiri dari ….. a. Supremasi aturan-aturan hukum b. ….. c. ….. b. Kedudukan yang sama di dalam menghadapi hukum c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh UU serta keputusan-keputusan pengadilan 14. Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut rule of law adalah ….. a. ….. b. ….. c. ….. d. ….. e. ….. f. Pendidikan kewarganegaraan a. Adanya perlindungan konstitusional b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak c. Pemilihan umum yang bebas d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat e. Kebebasan untuk berserikat dan beroposisi 15. Contoh kasus dan ilustrasi dalam penegakan rule of law antara lain ….. a. ….. b. Kasus illegal logging c. Kasus ….. d. ….. e. ….. a. Kasus korupsi KPU dan KPUD c. Reboisasi hutan yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung MA d. Kasus-kasus perdagangan narkoba dan psikotoprika e. Kasus perdagangan wanita dan anak D. Essay Jelaskan definisi dari konstitusi! Apa yang dimaksud dengan konstitusi dalam arti sempit dan luas? Jawab Istilah konstitusi pada awalnya berasal dari kata constitutio jus atau ius yang berarti hukum atau prinsip. Istilah konstitusi berasal dari kata dalam bahasa Perancis, constituer yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud adalah pembentukan suatu negaraa atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi dalam arti sempit Konstitusi dalam arti sempit adalah aturan dasar yang tertuang secara tertulis dalam suatu naskah dokumen tertentu dan diberikan sifat agung serta luhur sebagai landasan konstitusional terting dalam mengatur negara. Konstitusi dalam arti sempit i biasa disebut dengan UUD Konstitusi dalam arti luas Konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan tatanan aturan dalam rangka penyelenggaraan negara baik tertulis written constitusion maupun tidak tertulis unwritten constotusion. Dengan demikian, setiap negara pasti mempunyai konstitusi untuk mengatur jalannya kehidupan negara. Jelaskan fungsi konstitusi UUD dalam negara demokrasi dan negara konstitusional! JawabFungsi konstitusi UUD dalam Negara Demokrasi Konstitusional Membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang absolut. Sebagai cara yang efektif dalam membagi kekuasaan. Sebagai perwujudan dari hukum yang tertinggi supremasi hukum yang harus ditaati oleh rakyat dan penguasanya. Fungsi Konstitusi UUD dalam Negara Komunis Sebagai cerminan kemenangan-kemenangan yang telah dicapai dalam perjuangan ke arah masyarakat komunis. Sebagai pencatatan formal legal dari perjuangan yang telah dicapai. Sebagai dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dan dapat diubah setiap kali ada pencapaian kemajuan dalam masyarakat komunis. Jelaskan inti penerapan sistem pemerintahan pascaamandemen konstitusi UUD 1945! JawabInti penerapan sistem pemerintahan pascaamandemen konstitusi UUD 1945 yaitu sebagai berikut Perubahan ideologi politik dari sosialis demokrat Orba menjadi liberal yang berintikan demokrasi dan kebebasan individu serta pasar bebas. Penyelenggaraan otonomi daerah kepada Pemda tingkat I dan II kabupaten/kota. Pelaksanaan pemilu langsung presiden dan wakil presiden. Pelaksanaan kebebasan pers yang bertanggung jawab. Perubahan UU politik yang berintikan pemilu langsung dan sistem multipartai. Pelaksanaan Amandemen Konstitusi UUD 1945 yang berintikan perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan ditetapkannya konstitusi UUD 1945 sebagai lembagi tertinggi negara, dan lain-lain. Sebutkan tata urutan perundang-undangan Negara Republik Indonesia menurut Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000! JawabTata urutan perundang-undangan Negara Republik Indonesia menurut Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 adalah sebagai berikut Undang-Undang Dasar 1945. Ketetapan MPR RI. Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang PERPU. Peraturan Pemerintah PP. Keputusan Presiden Kepres. Peraturan Daerah Perda. Sebutkan 5 unsur konstitusi Negara ! Jawab Lima unsur konstitusi a. Pernyataan tentang gagasan politik, moral dan keagamaan. b. Ketentuan tentang struktur organisasi Negara. c. Ketentuan tentang HAM. d. Prosedur mengubah UUD. e. Larangan mengubah sifat tertentu UUD. Sebutkan 5 contoh perilaku positip terhadap konstiusi Negara ! Jawab Lima contoh sikap perilaku positif terhadap konstitusi Negara a. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku, misalnya mentaati rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya. b. Ikut menegakkan keamanan lingkungan, miisalnya ikut kegiatan siskamling c. Menerapkan kedisi[linan dalam berbagai kegiatan , misalnya tepat waktu membayar PBB dan sebagainya. d. Menjalankan kehidupan yang mencerminkan ketaqwaan terhadap Tuhan YME, missal menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. e. Tidak menjadi golput dalam pemilu., misalnya menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislative dan Pemilu Presiden. Apa syarat terjadinya konstitusi dan apa keterkaitan antara konstitusi da UUD? JawabSyarat terjadinya konstitusi yaitu agar sesuatu bentuk pemerintah dapat dijalankan secara demokrasi dengan memperhatikan kepentingan rakyat, melindungi asas demokrasi, menciptakan kedaulatan tertingi yang berada ditangan rakyat untuk melaksanakan dasar negara, dan menentukan suatu hukum yang bersifat adil. Keterkaitan antara konstitusi dengan UUD yaitu Konstitusi adalah hukum dasar tertulis. UUD memiliki sifat mengikat oleh karenanya makin elastik sifatnya, aturan itu makin baik, konstitusi menyangkut cara suatu pemerintahan diselenggarakan. Apa yang dimaksud dengan “Rule of Law”? Jawab Rule of Law adalah sebuah konsep hukum yang sesungguhnya lahir dari sebuah bentuk protes terhadap sebuah kekuasaan yang absolute di sebuah negara. Dalam rangka membatasi kekuasaan yang absolute tersebut maka diperlukanlah pembatasanpembatasn terhadap kekusaan itu, sehingga kekuasaan tersebut ditata agar tidak melanggar kepentingan Asasi dari masyarakat, dengan demikian masyarakt terhindar dari tindaan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa. Rule of law pada hakekatnya adalah memposisikan hukum sebagai landasan bertindak dari seluruh elemen bangsa dalam sebuah Negara. Di Indonesia, inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, khususnya keadilan sosial. Jabarkan prinsip-prinsip rule of law secara formal! Jawab Penjabara prinsip-prinsip rle of law secara formal termuat di dalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu 1 Negara Indonesia adalah negara hukum Pasal 1 ayat 3. 2 Kekuasan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Pasal 24 ayat 1. 3 Segenap warga bersamaan bersamaan kedudukanya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Pasal 271. 4 Dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, memuat 10 pasal, antara lain bahwa setiap orang berhak aas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum Pasal 28 D ayat 1. 5 Setiap orang berha untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam berhubungan kerja Pasal 28 D ayat 2. Apakah tugas pokok Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai lembaga rule of law? JawabTugas pokok KPK Berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana pidana korupsi. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

berikut merupakan badan peradilan sebagai lembaga rule of law kecuali